Memperbaharui Rekrutmen ASN di Tahun 2023: Menteri Anas Tanggapi Keluhan tentang Tenaga Honorer

Gambar : jpnn.com

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Azwar Anas, mengumumkan persiapan yang sedang dilakukan untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023.

Proses seleksi CPNS akan dimulai pada bulan September, dan saat ini Kementerian tersebut sedang menyelesaikan penetapan posisi yang tersedia.

"Kami akan menyelesaikan penetapan posisi terlebih dahulu untuk September 2023," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin (12/6).

Azwar Anas melaporkan bahwa ia baru saja memberikan informasi mengenai rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2023 kepada Presiden RI Joko Widodo. Ia menjelaskan bahwa total posisi ASN yang tersedia untuk sementara adalah sebanyak 1.030.751 orang.

Dalam menjelaskan proses rekrutmennya, Azwar Anas menyoroti niatnya untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, terutama tenaga honorer, sekaligus mempertimbangkan lulusan baru yang ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Kami menerima keluhan dari lulusan baru yang bertanya mengapa tenaga honorer lebih diprioritaskan. Kami, para lulusan baru, juga ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, kami sedang menyiapkan posisi-posisi tersebut dan melaporkannya kepada Presiden untuk ditinjau lebih lanjut," jelas Anas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari total posisi tersebut, 80 persen akan dialokasikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara sisanya sebesar 20 persen akan diperuntukkan bagi CPNS lulusan baru, terutama mereka yang memiliki keahlian digital.

Kebutuhan nasional untuk ASN di tahun 2023 terdiri dari 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lainnya, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lainnya.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk tenaga daerah, termasuk 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi posisi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.

"Jadi totalnya adalah 1.030.751 posisi. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan instansi yang belum mengusulkan posisinya, namun kami akan meninjau kembali alokasi tersebut," tambah Anas.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga akan mempertimbangkan posisi CPNS di tahun 2023 berdasarkan statistik penerimaan tahun 2022. Menanggapi rekomendasi dari Presiden Jokowi, pemerintah awalnya menyiapkan sekitar 700.000 posisi guru. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Azwar, hanya 319.029 orang yang mendaftar untuk posisi PPPK guru, dan dari jumlah tersebut, 250.000 orang dinyatakan lulus.

"Pada kenyataannya, sesuai saran Presiden, masalah guru dan tenaga kesehatan seharusnya selesai pada tahun 2022. Namun, hal itu belum terselesaikan karena banyak daerah yang tidak mengusulkan posisi. Hal yang sama juga berlaku untuk posisi PPPK tenaga kesehatan, di mana hanya 78 persen dari total posisi yang kita siapkan yang terisi," ungkap Azwar Anas.

Semoga bermanfaat.***

Sumber : jpnn.com